Breaking

logo

Tuesday, August 21, 2018

Sudah Saatnya Membangun Alat Politik Alternatif. Jawaban untuk tanggapan Adi Prianto pada tulisan sebelunnya

Sudah Saatnya Membangun Alat Politik Alternatif.  Jawaban untuk tanggapan Adi Prianto pada tulisan sebelunnya

Zulkifly Lamading
Zulkifly Lamadining
Ketua Dewan Pertimbangan Solidaritas Pemuda Untuk Rakyat (SPR)

Satu kehormatan untuk saya, aktivis sekaliber Adi Prianto (Ketua KPW PRD Sulawesi Tengah) secara khusus menerbitkan satu tulisan di media online skala lokal Sulteng, untuk menaggapi tulisan saya. Tulisan tersebut oleh Adi Prianto diberi judul, ‘Tantangan Gerakan Buruh Bukan Hanya “Copras-Capres”.[1]

Sedangkan tulisan singkat saya yang mendapat tanggapan dari Adi Prianto adalah setumpuk kegelisahan yang saya curahkan kedalam bentuk tulisan, dengan judul, “Tantangan Gerakan Buruh yang Menolak Dukung-mendukung Capres 2019.” Dan telah diterbitkan di website resmi Partai Rakyat Pekerja. [2]

Besar harapan bahwa Adi Prianto akan memberikan solusi/jawaban dari kelegisahan yang tengah saya alami. Tentu saja tentang poin terakhir dari tulisan saya sebelumnya, “Apa yang harus dilakukan?” Mengingat beliau
adalah aktivis senior yang mapan secara teori serta matang dalam praktekseperti yang beliau sampaikan dalam tulisannya “. Juga pengalaman praktek saya selama ini yang bercebur diri menjadi advokat buruh dan turut serta membangun gerbong gerakan buruh di Sulawesi Tengah.”

Dari tulisan Adi Prianto, saya menggarisbawahi beberapa poin yang terkesan menggurui serta analisis yang keliru. Pertama, tentang pembangunan alat politik alternatif. Adi Prianto mengatakan,” ia (alat politik
alternatif) Tidak berjalan dan berproses pada ruang hampa, dengan ucapan sim salabim langsung terbentuk alat politik alternatif dan menjadi partai peserta Pemilu.” Dalam artian ada proses pemenuhan syarat atau standar yang ditetapkan oleh rezim yang berkuasa. Serta mengharuskan kerja sama dengan kelompok pergerakan lainya atau dengan membagun persatuan.

Kalimat di atas terkesan menggurui, karena pada kalimat tersebut Adi Prianto ingin menyampaikan bahwa “pembangunan alat politik alternatif bukan hanya sebatas wacana tanpa tindak-lanjut.” Seolah-olah saya tidak mengetahui hal tersebut dan mengutip seenaknya ke dalam tulisan.Tetapi itu wajar karena pada tulisan saya sebelumnya hanya sekedar menyinggung soal “alat politik alternatif” tanpa penjelasan detail semacam apa alat politik alternatif itu. Karena memang tulisan saya sebelumnya tidak memfokuskan pembahasan tentang itu.

Tidak salah jika kemudian saya mengatakan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat teks yang terlepas dari konteks. Adi Prianto secara sadar menegasikan upaya gerakan buruh dan sektor perlawan rakyat lainnya­­­__terutama pasca reformasi__ dalam membangun persatuan ­­­untuk memenangkan tuntutan-tuntutan perjuangan.

Mari kita lihat beberapa catatan sejarah pasca reformasi, bagaimana gerakan buruh dan rakyat tertindas lainnya berupaya membangun persatuan. Pada tahun 2005 ada ABM (Aliansi buruh Menggugat) yang meradikalisasi perlawanan buruh dari tuntutan-tuntutan ekonomis menjadi tuntutan-tuntutan politis dengan empat platform anti neolibaralisme yakni: Bangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri, tolak utang, tangkap dan adili koruptor dan sita hartanya, serta nasionalisasi aset-aset vital yang menguasai hajat hidup
orang banyak dibawah kontrol rakyat.

Selain itu ada pula gerakan rakyat multi sektolar yang mengkonsolidasikan diri dengan ditandai berdirinya KPRI (Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia) yang di dalamnya tergabung berbagai federasi-federasi sektortal seperti buruh, tani, nelayan, adat, perempuan serta rakyat miskin kota. Setidaknya tercatat ada sekitar 70 serikat atau organisasi rakyat yang tersebar di 22 Provinsi dan 125 Kabupaten/Kota. Dengan memperdalam ideologi sosialisme, memasukkan prinsip-prinsip di dilam GBHO (Garis-garis Besar Haluan Organisasi) dan manifesto ekonomi yang mengusung reforma agraria sebagai dasar Industrialisasi Nasional (kerakyatan) sebagai solusi atas kesejahteraan rakyat indonesia yang adil, setara dan sejahtera. [3]

Data dari Pusat Database Perburuhan Sedane (PDPS) juga menunjukkan bahwa selama 2007-2013, persentase buruh peserta aksi aliansi cenderung meningkat, sementara persentase peserta aksi non-aliansi (sendirian) cenderung menurun. Selama 2007-2013, persentase peserta aksi aliansi meningkat drastis dari 4,5% menjadi 57%, dengan angka puncaknya 62% pada 2011. Sementara, selama tahun yang sama, persentase peserta aksi non-aliansi menurun drastis dari 95,5% menjadi 43%, dengan angka terendahnya 38% pada 2011.[4] Data lengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Ini menunjukan bahwa keinginan gerakan buruh dan sektor perlawanan rakyat lainnya untuk menyatukan diri telah menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Dengan kata lain syarat internal untuk membangun alat politik alternatif telah tersedia. Tanpa mengesampingkan syarat-syatar formal (teknis) yang ditetapkan oleh rezim yang berkuasa.

Ada pula organisasi politik kerakyatan yang sejak akhir 2015 sampai sekarang tengah berproses mengupayakan penyatuan menuju pembangunan alat politik alternatif (detailnya belum/tidak dapat disampaikan di sini).

Jadi proses yang hanya ada pada ruang hampa, hanya ada dalam pikiran Adi Prianto seorang diri.

Kedua, tentang dinamika politik elektoral,kali ini Adi Prianto keliru menganalisis tulisan saya. Beliau mengatakan bahwa “…dukung-mendukung Capres 2019 menjadi tantangan tunggal gerakan buruh.” Padahal dalam tulisan saya sangat jelas tertulis,“…tetapi kebutuhan mendesak kaum buruh yang ada di depan mata saat ini…” Kalimat tersebut sama sekali tidak bisa diartikan sebagai kebutuhan tunggal, karena masih ada kebutuhan menengah dan jangka panjang. Misalnya memperluas pengorganisasian massa dan memajukan kesadaran politik, serta kebutuhan akan adanya alat politik alternatif.

Argumen tersebut oleh Adi Prianto dikaitkan dengankritik yang katanya menutup mata (tak ada keinginan mengintervensi) saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tidak seperti mereka yang terang-terangan ­­(tanpa malu-malu) mendukung calon-calon Kepala Daerah di Sulteng yang diusung oleh partai politik borjuis pada Pilkada serentak 2017 dan 2018, serta beberapa periode Pilkada sebelumnya.

Bahkan argumen tersebut dipertegasnya, bahwa panggung politik nasional hingga daerah harus linear. Dengan kata lain, keseluruhan politik elektoral harus diintervensi. Mungkin ini yang dimaksud oleh Adi Prianto sebagai “melihat realita politik dan mengelolanya.” Saya menyebutnya; menceburkan diri sepenuhnya pada pertarungan politik borjuis.

Adi Prianto mungkin lupa bahwa tulisan saya sama sekali tidak menyimpulkan untuk mengintervensi Pemilu 2019. Alasanya sangat jales bahwa panggung politik 2019 adalah panggungnya para oligarki dan antek-antek Orde Baru yang diusung oleh partai borjuis. Intervensi hanya akan dilakukan jika pada Pemilu 2019 terdapat partai politik alternatif yang berhasil dibangun oleh rakyat pekerja. Jika panggung politik nasional hingga daerah harus linear, maka apa alasan sehingga tidak mengintervensi Pilkada di Sulteng? Pikirkan
sendiri!

Ketiga, tentang nilai tawar gerakan buruh pada panggung politik elektoral. Saya hampir tidak percaya aktivis sekaliber Ketua KPW PRD Sulteng yang kenyang dengan pengalaman praktek belasan tahun dalam mengadvokasi buruh, mempertanyakan nilai tawargerakan buruh pada setiap panggung politik elektoral. Yang seharusnya dipertanyakan adalah kesadaran politik kelas buruh! Jika gerakan buruh tidak memiliki kesadaran politik kelasnya, sudah barang tentu gerakkan buruh tidak akan memiliki nilai tawar. Yang ada gerakan buruh hanya akan menjadi lumbung suara yang dimobilisasi untuk mendukung calon yang diusung partai-partai politik borjuis.

Fenomena minimnya kesadaran politik kelas buruh yang akan diperhadapkan dengan Pemilu 2019 inilah yang menimbulkan pertanyaan pada tulisan saya, apa yang harus dilakukan?

Jangka waktu satu tahun dari sekarang sebelum Pemilu 2019 adalah waktu yang sangat singkat untuk membangun kesadaran politik kelas buruh agar tidak terjebak pada kesalahan yang sama di setiap ritual limatahunan.

Harus diakui persoalan membangun kesadaran politik kelas buruh (tidak terkecuali sektor pergerakan rakyat lainnya) memang merupakan pekerjaan yang sangat berat, tetapi kekeliruan besar jika menyikapinya dengan cara pesimis seperti yang ditunjukkan Adi Prianto pada argumennya dan tindakan-tindakan lain yang memilih memobilisasi suara massa untuk mendukung calon-calon yang diusung partai politik borjuis. Sekali lagi saya ulangi, intervensi Pemilutersebut bisa dilakukan jika partai politik alternatif rakyat pekerja telah mampu dan memenuhi syarat untuk bertarung di ranah politik elektoral.

Tak ada seruan yang pantas untuk menutup tulisan singkat ini kecuali, sudah waktunya membangun alat politik alternatif!!!


Catatan:
[1] Adi Prianto, “Tantangan Gerakan Buruh Bukan Hanya Copras-Capres,” 13 Agustus 2018, jurnalsulawesi.com : http://www.jurnalsulawesi.com/tantangan-gerakan-buruh-bukan-hanya-copras-capres/

[2] Zulkifly lamading, “Tantangan gerakan Buruh yang menolak Dukung-mendukung Capres 2019,” 10 Agustus 2018, prp-indonesia.org : http://www.prp-indonesia.org/2018/tantangan-gerakan-buruh-yang-menolak-dukung-mendukung-capres-2019

[3] Anwar “Sastro” Ma’ruf, “Dokumen Internal PRP,” 4 Agustus 2018, tidak di publikasi.

[4] Mohamad Zaki Hussein, “Membangun Partai Kiri: Utopis atau Mungkin?,” 13 Maret 2016, zetetick.org : http://www.zetetick.org/2016/03/membangun-partai-kiri-utopis-atau.html

Tabel 1: Abu Mufakir, “Memetakan Perlawanan,” makalah belum diterbitkan.

Disclaimer: Kiriman pengguna/pembaca disitus ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna. Dakoan.com tidak bertanggung jawab atas segala konsekwensi hukum yang timbul dari kiriman para pengguna tersebut